gubugbudaya

A Home for Plurality

Demokrasi, Politik Kewargaan, dan Lokalitas

Posted by msurur on June 17, 2006

“Kalau kita mau menyelesaikan Papua, jangan lagi menggunakan pendekatan militer, tetapi pendekatan budaya dan agama.”


Max Demetouw


Ungkapan pendeta Max tersebut sangat bisa dipahami dalam konteks muncul dan membekasnya rasa traumatik yang menghinggapi masyarakat Papua atau mungkin juga masyarakat di wilayah lain yang berpuluh-puluh tahun berada di bawah kendali kekuasaan militeristik dan mendominasi berbagai bentuk aktifitas sipil. Sehingga sangat bisa dimaklumi pula jika perlahan-lahan Papua berjibaku untuk mendapatkan hak-hak sosial dan politik yang bebas dari pengaruh politik represif militer.

Tentu, Papua hanyalah salah satu kasus dari deretan persoalan yang hampir sama terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Hal ini mencerminkan bahwa artikulasi politik kewargaan berhadapan dengan kepentingan politik negara seringkali berada pada jalur yang bersitegang, penuh konflik, dan tidak searus. Dengan demikian, pertanyaan paling mendasar adalah dalam konteks seperti apakah gagasan demokrasi dan artikulasi politik kewargaan lokal bisa dipertemukan, khususnya di dalam pembentukan kehidupan masyarakat yang multikultur dan berkeadilan?

Selama ini, konsep dan kerangka pembentukan masyarakat demokratis lebih dominan dibuat dan disuarakan oleh negara terutama yang berkaitan dengan kebijakan publik seperti pembentukan sistem pendidikan, polarisasi kehidupan keagamaan, sistem politik, dan pembagian hasil kerja masyarakat secara ekonomi. Di sisi inilah negara selalu absen untuk berpikir bahwa ekspresi kehidupan masyarakat tidak pernah bisa ditunggalkan apalagi dipaksakan sama sesuai dengan selera kekuasaan. Pernyataan pendeta Max di atas sepatutnya dipahami bukan hanya sebagai kritik melainkan juga sebuah harapan yang muncul dari kalangan masyarakat subjek politik dan budaya yang lebih tepat untuk merumuskan kehidupan mereka sendiri.

Pendekatan Kultural
Pasca-Orde Baru, perbincangan tentang keragaman budaya masyarakat Indonesia semakin marak dilakukan. Sebagian kalangan yang bergulat di wilayah ini meyakini bahwa konsep tentang Indonesia tidak bisa terlepas dari perspektif ini. Masalahnya muncul ketika terminologi kesatuan dijadikan sebagai ideologi negara untuk serba menunggalkan keragaman itu ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kemudian popular dengan sebutan Bhinneka Tunggal Ika.

Lambat-laun, mulai muncullah istilah kebudayaan nasional, bahasa nasional, identitas nasional, dan lain sebagainya yang mencerminkan adanya sesuatu yang khas, satu, dan tidak berbeda yang berkaitan dengan Indonesia. Tentu, kita cukup menghargai semangat Negara untuk, atas nama kesatuan dan stabilitas nasional, mengikat seluruh keragaman budaya masyarakat ke dalam suatu bentuk budaya dominan yang ternyata hanya diambil dari budaya tertentu. Kita pernah ingat bagaimana Jawa begitu sangat mainstream dan mendominasi hampir seluruh, bukan hanya sendi-sendi kultural melainkan juga wilayah politik dan ekonomi kehidupan masyarakat di Indonesia. Dan ketika Orde Baru runtuh, dominasi Jawa-bukan Jawa mulai dipertanyakan bukan hanya pada level pemerintahan melainkan juga pada level interaksi kemasyarakatan sehari-hari. Ujung dari persoalan ini tidak jarang berbentuk pengusiran dan konflik besar antar-etnis seperti yang terjadi di Aceh, Papua, dan beberapa tempat lain.

Untuk itu, pemerintah pusat perlu memberikan kesempatan bagi masyarakat lokal untuk merumuskan sendiri berbagai ekspresi kehidupan mereka baik itu yang menyangkut partisipasi politik, interaksi sosial, dan pengelolaan berbagai potensi lokal yang lain. Pemerintah cukup berdiri sebagai mediator dan bertindak bijak dalam mencermati berbagai efek yang muncul ke permukaan, terutama yang menyangkut hubungan mayoritas-minoritas di dalam kehidupan masyarakat lokal itu sendiri. Dengan demikian, pertemuan pemerintah dengan masyarakat lebih terletak pada saling keinginan untuk mendorong terus tumbuhnya disensus yang tanpa henti, yaitu munculnya aneka suara lokal yang mungkin akan saling tumpang tindih tapi menyimpan substansi demokrasi yang diharapkan.

Pendekatan Agama
Salah satu prinsip demokrasi modern yang mengedepankan mayoritas sebagai representasi simbolik dan aspiratif bagi warga negara sudah sepatutnya dipertanyakan ulang. Karena logika itulah yang akhir-akhir ini menjadi landasan kuat bagi sebagian pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan politik berdasarkan salah satu syariat agama tertentu. Problem yang seringkali muncul adalah menyeret terminologi “kebenaran Ilahiyah” sebagai justifikasi kekuatan politis untuk status quo dan kekuasaan. Dan seringkali pula pemaknaan politis atas nama kebenaran Ilahiyah itu pun dihamparkan di tengah-tengah perbedaan masyarakat serta berlangsung secara subordinatif dan diskriminatif.

Untuk itu, pendekatan agama dalam konteks hubungan kemasyarakatan adalah dengan tidak menempatkan agama itu sebagai pijakan politis, melainkan sebagai penguat inspirasi bagi tumbuh dan berkembangnya sikap saling pengertian. Kita harus sadar bahwa lima atau enam agama yang “direstui” di Indonesia tidak cukup mewakili keberagamaan masyarakat yang sejak puluhan atau ratusan tahun silam telah memiliki pengetahuan dan praktik tersendiri yang berkaitan dengan kepercayaan mereka. Agama, dalam hal ini, juga tidak lagi dimaknai sebagai seperangkat misi Ilahiyah yang memiliki aturan yang bersumber dari kitab suci semata karena keyakinan seperti ini hanya akan melukai komunitas lokal lain yang di dalam praktik keagamaan mereka tidak memiliki pegangan kitab suci selayaknya agama-agama lain.

Sekiranya tepat apa yang diharapkan oleh berbagai kalangan atau mungkin juga kita semua yang begitu empati terhadap keberlangsungan bangsa ini bahwa corong demokrasi adalah lokalitas karena dari sana dan akan ke sanalah substansi demokrasi itu terwujud, yaitu kehidupan masyarakat yang menghargai keragaman ekspresi tanpa diskriminasi. Agama dan budaya merupakan dua faktor penting, bukan hanya karena keduanya sebagai bagian dari nafas hidup dan kehidupan masyarakat melainkan juga bisa menjadi penjelas bagi perjalanan bangsa ini ke depan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: