gubugbudaya

A Home for Plurality

Belajar dari Kegagalan CLD KHI*

Posted by msurur on April 23, 2006

Pembatalan yang dilakukan Menteri Agama RI Maftuh Basyuni terhadap draf revisi Kompilasi Hukum Islam (KHI) Senin, 14 Februari 2005 yang lalu cukup menghenyakkan, baik bagi pihak yang mendukung (pembatalan) maupun bagi pihak yang menyokong perubahan (revisi). Menag melandaskan keputusannya pada kekhawatiran terhadap kemungkinan akan menimbulkan keresahan masyarakat mengenai usulan-usulan yang dimuat dalam Counter Legal Draft (CLD).

Awalnya, penulis, yang juga turut mengikuti sosialisasi awal CLD beberapa bulan yang lalu, cukup terpukau dengan pengguliran argumentasi “lain dan baru” terhadap pasal-pasal yang dimuat dalam KHI (lama). Hampir semua pasal, terutama yang dianggap mendiskriminasikan perempuan dilucuti dengan argumentasi hukum yang berdasarkan pada kaidah-kaidah fikih, hal yang sama ketika KHI pada awalnya dirumuskan. Anggapan mengenai pentingnya ‘memaknai-ulang’ hukum tekstual dalam KHI itulah yang menjadi latar mengapa CLD muncul ke permukaan.

Dari sekian tema yang dibahas di dalam KHI, paling tidak terdapat 3 isu yang (rawan) menjadi konsumsi publik. Pertama, tarik-menarik mengenai konsep dan praktik poligami. Dalam KHI, sangat jelas dinyatakan bahwa poligami diperbolehkan meskipun dengan beberapa syarat, di antaranya dan yang paling penting adalah adanya izin dari pihak istri. Sementara, di dalam CLD, poligami mutlak diharamkan dengan alasan mengandung muatan dan berpotensi menciptakan kekerasan dan ketidakadilan bagi perempuan. Persoalannya menjadi lebih rumit lagi ketika keduanya sama-sama melandaskan pada kekuatan interpretasi teks, yang sebenarnya hanya akan menghasilkan keputusan yang menduga-duga.

Kedua, kontroversi mengenai konsep dan praktik nikah beda agama. Dalam KHI, nikah beda agama sangat ditentang karena dianggap tidak sesuai dengan kandungan hukum yang termuat dalam teks Alquran. Sementara di dalam pasal CLD, nikah model ini diperbolehkan dan tidak diharamkan berdasarkan Hukum Islam.

Ketiga, konsep kontroversial tentang kawin kontrak (mut’ah). Jika di dalam KHI, nikah mut’ah mutlak diharamkan, maka di dalam pasal CLD nikah pada suatu masa tertentu diperbolehkan asalkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Dalam pasal ini seakan-akan ingin dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak sama dalam menikmati penjalinan kehidupan rumah tangga, sama halnya ketika keduanya memutuskan untuk memisahkan diri pada masa (waktu) yang telah ditentukan. Dengan pengertian lain, konsep mengenai sakralitas pernikahan berusaha dimangkirkan dan diganti dengan konsep mengenai kebebasan manusia untuk menentukan siapa yang akan dipilih sebagai pendamping, kapan ia harus dilangsungkan atau tidak menikah sama sekali.

Politik Representasi Gender

Mungkin, itulah konsekuensi perjuangan melesakkan kepentingan yang berhadapan dengan wilayah negara. Para penggulir CLD sepatutnya memang harus menyadari bahwa tidak mudah mendulang political will dari pihak penguasa untuk meluluskan permintaan meskipun disertai dengan segudang argumentasi yang cukup ‘memadai’. Nuansa politis yang sangat kental semakin sulit dihadapi ketika persoalan itu dianggap akan meresahkan kehidupan masyarakat, tepat seperti apa yang dikatakan oleh Menag. Alih-alih melakukan pembelaan, pihak penguasa akan tetap keukeuh dengan pendiriannya sebagai ‘penjaga gawang moralitas bangsa’.

Menilik kasus di atas, ke manakah – kalau patut untuk disebut sebagai – gerakan perempuan diarahkan? Mungkin, wilayah pengarusutamaan yang menjadi agenda gerakan perempuan untuk melesakkan CLD memang harus mangkir dari wilayah negara. Dengan pengertian lain, gerakan perempuan lebih diarahkan pada pembentukan ruang dialog yang lebih luas dengan massa perempuan bawah mengenai persoalan keseharian. Benarkah poligami, nikah beda agama, dan nikah mut’ah merupakan isu sensitif yang membuat khalayak perempuan menjadi terbelenggu sehingga untuk mengatasinya harus melalui pembentukan aturan hukum yang ketat?

Di sinilah kita semua harus jeli memetakan persoalan. Perbincangan mengenai siapa yang patut mendefinisikan diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan terhadap perempuan akan terasa lebih arif jika melibatkan subjek-subjek yang bersangkutan. Di samping itu, dan untuk saat ini, gerakan perempuan tidak lagi hanya berkutat pada keinginan kuat ‘menyelamatkan’ kaum perempuan, tapi lebih dari itu adalah menciptakan interaksi yang lebih pluralistik. Tentunya, memberangus berbagai persoalan perempuan yang dianggap terkungkung oleh budaya patriarki tanpa melihat subjektifitas perempuan justru semakin mengaburkan arti penting sebuah perjuangan. Seperti gegap gempita mendukung pelarangan anti poligami sementara pada kenyataan tertentu, tidak sedikit perempuan yang memanfaatkan poligami sebagai media mencari kepuasan diri.

Tulisan ini tidak bermaksud mengabaikan jerih payah para aktivis perempuan yang gigih membela hak-hak perempuan, tetapi untuk mendudukkan persoalan pada jalur yang bisa dilalui dengan hati-hati. Karena patriarki bukan lagi berbentuk (an sich) laki-laki yang mudah diidentifikasi, ia sudah menjelma menjadi kebuasan yang membutuhkan pemuasan yang hanya bisa dipenuhi dengan adanya korban. Dan berkaitan dengan tarik-menarik mengenai penting-tidak pentingnya KHI/CLD pun sepatutnya diletakkan dalam konteks ini. Misalnya, jika nikah mut’ah dilegalkan secara hukum dan dikuatkan melalui keputusan negara, apakah bukan tidak mungkin fenomena tersebut justru dimanfaatkan oleh patriarki untuk mengukuhkan dominasinya membelenggu kaum perempuan? Karena yang menjadi problem dasarnya bukanlah legal atau tidaknya sebuah aturan hukum, melainkan kejelian kaum perempuan sendiri untuk menyiasati gempuran patriarki.

Dengan demikian, daripada melakukan reaksi frontal menyikapi keputusan Menag, akan lebih baik jika para aktifis perempuan merapatkan barisan, bergabung, dan mendengar suara-suara perempuan arus bawah mengenai nasib atau keluhan yang terkadang tidak cukup ditampung dalam suatu aturan tertentu. Dengan pertimbangan; pertama, mengaduk-aduk persoalan teks hanya akan berhenti pada tarik-menarik interpretasi serta menjauhkan dari kemungkinan menemukan kebenaran faktual karena hasil dari perdebatan itu hanya akan menjadi versi, di samping tidak mungkin mencari konfirmasi dengan menghadirkan Tuhan atau Nabi sebagai penengah.

Kedua, keinginan-kuat untuk menuangkan gagasan yang sensitif gender perlu memperhatikan kenyataan kehidupan perempuan sebagai basis yang mengerti tentang keperempuanan mereka. Perempuan kampung, buruh migran, perempuan seni, atau yang lain bukanlah sekumpulan tubuh yang mati yang hanya bisa diselamatkan ketika mereka diasumsikan sebagai kelompok yang ber-“nasib sial.” Bagaimanapun, para perempuan ini pasti memiliki geliat, posisi tawar, dan kekuatan dimana pada kondisi tertentu justru pandai mempermainkan apa saja yang dianggap sebagai kuasa hegemonik.

Ketiga, kegagalan melesakkan CLD menjadi aturan hukum negara sepatutnya dijadikan pengalaman berharga bahwa pengertian mengenai marjinalitas perempuan dalam kitab suci harus ditempatkan secara hati-hati jika ingin melakukan pendampingan terhadap perempuan. Pada tataran yang lebih abstrak, siapa pun memang berhak untuk mengasumsikan mengenai “keresahan masyarakat” sehingga KHI perlu dipertahankan atau pembelaan mati-matian “demi menyelamatkan” perempuan. Tetapi pada tataran yang lebih realistis, dua asumsi tersebut sepatutnya dikondisikan dengan keadaan perempuan sesuai dengan lokalitasnya masing-masing. Sehingga ketika perempuan menyadari secara kritis tentang persoalan keperempuanan yang ada, maka seketat apapun aturan negara hanya akan menjadi cemooh dan ditinggalkan begitu saja. Karena bagi perempuan seperti ini, yang layak bukanlah pasal-pasal yang termuat dalam diktat, melainkan internalisasi konsep gender dalam kehidupan sehari-hari.

* Tulisan ini pernah dimuat di HU Kompas, 28 Februari 2005

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: